Mendagri Beberkan Tantangan Bangsa, Dari Mulai Terorisme Sampai Korupsi
By Admin
nusakini.com--Saat memberi sambutan di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyinggung soal tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kata Tjahjo, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah terorisme dan radikalisme.
"Ini yang saya kira harus dipertegas lagi, berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan. Saya mohon teman-teman yang terhormat anggota DPRD seluruh Indonesia, perkuatlah forum komunikasi umat beragama yang ada di daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (13/5).
Tjahjo juga mengingat para anggota DPRD, bahwa yang namanya Pemda bukan hanya gubernur sampai kepala desa. Tapi yang namanya Pemda, termasuk DPRD baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Kata dia, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Termasuk didalamnya juga partai yang ada di daerah.
"Juga ada kepolisian, ada TNI dengan ketiga matranya, ada kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi. Ini juga belum cukup setiap kepala daerah termasuk DPRD dalam mengambil kebijakan politik pembangunan harus melibatkan yang namanya tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di daerahnya masing masing," katanya.
Dan ditengah ancaman radikalisme serta terorisme yang terus menguat, kata dia, sangat penting untuk menguatkan deteksi dini. Deteksi dini harus selalu di kedepankan. Karenanya perlu sosialisasi, komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada. Tjahjo juga sempat menyinggung soal keberadaan ormas di Indonesia. Menurutnya, saat ini tercatat ada 380 ribuan ormas di Indonesia.
"Di negara kita yang besar ini ada 380.084 ormas yang terdaftar di pusat di Kemendagri, di Kemenkumham atau yang terdaftar di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Apakah itu ormas yang beragama, geng motor tadi, juga sama-sama ormas. Dan masih banyak ormas yang diluar 380 ribu yang dia mungkin hanya lewat akte notaris dan sebagainya," tuturnya.
Kata Tjahjo, itulah permasalahan yang harus dicermati dengan baik. Diperlukan kontrol dan juga pencermatan terhadap setiap gelagat, perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyakarat. Termasuk mencermati gelagat di tubuh ormas.
"Silahkan mau berdakwah, ormas yang Islam sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist silahkan. Yang Kristen, Protestan, Hindu, Budha, yang Konghucu silahkan mau berdakwah kalau itu ormas keagamaan, sepanjang tidak beraliran sesat. Dan juga harus mencermati ormas ini harus berasas Pancasila. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk negara kita yang punya ideologi Pancasila," katanya.
Kata Tjahjo, radikalisme dan terorisme, bukan lagi ancaman laten, tapi sudah jadi ancaman yang nyata. Ia contohkan kasus penusukan polisi di sebuah mesjid di dekat Mabes Polri yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.
"Hal hal semacam ini harus kita lawan. Negara tidak holeh kalau pada siapapun, kelompok, perorangan yang mau merusak dan melawan keutuhan bangsa. Ini tantangan yang kita hadapi sekarang," katanya.
Bahkan kata Tjahjo, dari penjara pun ada tahanan yang menyuarakan agar para pengikutnya untuk melakukan 'jihad'. Dia menyeru, jika tak bisa ke Suriah, 'jihad' bisa dilakukan di Indonesia. " Saya kira ini tantangan yang paling utama," ujarnya.
Tantangan lain yang tak kalah serius lanjut Tjahjo adalah masalah narkoba dan minuman keras. Bahaya narkoba sudah luar biasa, karena 60 orang meninggal per harinya oleh narkoba. Dan sudah 5 juta lebih yang terdata sebagai pengguna. " Padahal rehabilitasi per 100 ribu orang anggarannya 1 triliun," ujarnya
Tantangan lainnya yang dihadapi bangsa Indonesia kata Tjahjo adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kata dia, masih ada masalah gizi buruk anak, tingginya angka kematian ibu hamil, kanker serviks, malaria, TBC dan lain-lain yang harus diselesaikan.
"Yang terakhir masalah korupsi. Kepala daerah, eksekutif, legislatif, tolong perhatikan area rawan korupsi, khususnya perencanaan anggaran. Ini area rawan korupsi yang harus cermati dengan betul," katanya.
Kenapa perencanaan anggaran harus dicermati, kata Tjahjo, karena ini melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta dan legislatif. Jangan sampai ada kongkalingkong. Masalah retribusi dan pajak juga mesti dicermati sebab itu juga termasuk area rawan korupsi.
"Lalu dana hibah dan bansos. Tolong cermati untuk eksekutif masalah belanja barang dan jasa. Ini yang dicermati area rawan korupsi oleh kejaksaan dan KPK," ujarnya.(p/ab)